Forum Sinkal 2025 Perkuat Reformasi Kalurahan
Bantul, 13 Oktober 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMK) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Forum Komunikasi Pemutakhiran Data Sistem Informasi Kalurahan (Sinkal) Tahun 2025 di Hotel Flory, Bantul. Kegiatan ini menjadi bagian dari rencana aksi reformasi kalurahan yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi data di tingkat kalurahan.
Dalam sambutannya, narasumber pertama menyampaikan bahwa Sinkal merupakan instrumen penting dalam menilai progres reformasi birokrasi kalurahan. Melalui sistem ini, kepatuhan admin dalam memperbarui data dapat dipantau secara berkala, dan Sinkal akan menjadi sistem utama dalam pembaruan data kalurahan.
Bu Afif dari DPMK menekankan pentingnya peran kabupaten dalam penguatan data dan informasi kalurahan. Ia menyampaikan bahwa pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) reformasi kalurahan mensyaratkan data Sinkal dan Profil Kalurahan yang telah diperbarui. Oleh karena itu, para admin kalurahan diharapkan mengikuti forum hingga selesai.
Manda, pemateri berikutnya, menjelaskan bahwa versi lama Sinkal sempat mengalami gangguan teknis, sehingga dilakukan pembaruan fitur tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan. Sinkal kini memiliki lima level admin: provinsi, kabupaten, kapanewon, kalurahan, dan inspektorat sebagai penilai eksternal. Masyarakat dapat mengakses data melalui kode QR atau tautan langsung, serta menyampaikan aduan melalui formulir online.
Riko memaparkan tampilan dan fitur admin Sinkal Kalurahan, yang terhubung langsung dengan dinas terkait. Targetnya, pada tahun 2027 seluruh data akan terintegrasi dalam satu sistem informasi.
Suhendri, Kepala Bidang yang membidangi Sinkal, menyoroti tiga poin penting: optimalisasi Sinkal sebagai rencana aksi reformasi kalurahan, penggunaan Sinkal sebagai instrumen monitoring dan evaluasi, serta transformasi sistem dari monolitik ke super service untuk mewujudkan satu data perencanaan kalurahan.
Forum ini juga membahas juknis rencana aksi, termasuk revitalisasi Pokja Reformasi Kalurahan dan pemutakhiran data. Admin Sinkal di tingkat kalurahan akan mulai melakukan input data reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi Sinkal, yang mencakup lima fitur utama: Monografi Kalurahan, Keuangan, SDM, Layanan Masyarakat, dan Jaga Warga.
Dengan penguatan Sinkal, sistem ini diharapkan menjadi satu-satunya sumber data perencanaan yang akurat dan berkelanjutan di tingkat kalurahan. (Fn)
